Taliwang — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Barat, Mahfuddin Cakra Saputra, S.H., M.H., mengajak insan pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) membangun komunikasi yang sehat dalam ikut menata dan mendorong kemajuan Kabupaten Sumbawa Barat.
Ajakan tersebut disampaikan Mahfuddin saat bersilaturahmi dan berdialog bersama sejumlah perwakilan organisasi pers dan masyarakat sipil di Sumbawa Barat, Rabu (16/9/2026). Pertemuan berlangsung terbuka, informal dan penuh suasana kekeluargaan.
Sekitar 16 orang dari unsur pers dan LSM hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Ketua PWI Sumbawa Barat Hardoni, Ketua SMSI Sumbawa Barat Indra Irawan, serta Ketua LSM Solidarity Center Benny Tanaya.
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi antara institusi penegak hukum, insan pers dan masyarakat sipil untuk membicarakan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus membuka ruang klarifikasi terhadap informasi yang muncul di ruang publik.
Mahfuddin menekankan bahwa hubungan yang baik antara Kejaksaan, pers dan LSM harus dibangun dengan memahami fungsi dan tugas masing-masing.
“Mari kita sama-sama menata Sumbawa Barat ini dengan baik. Kita harus saling memahami fungsi dan tugas masing-masing, jangan mengedepankan ego. Kalau kita bisa saling memahami, komunikasi akan berjalan dengan baik dan kepentingan masyarakat yang kita kedepankan.”
Menurutnya, pers memiliki fungsi jurnalistik yang harus dijalankan secara independen, sementara LSM memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi dan melakukan kontrol sosial. Di sisi lain, Kejaksaan menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, komunikasi antarpihak dinilai penting agar setiap persoalan dapat dibicarakan secara terbuka tanpa mencampuradukkan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Pertemuan tersebut juga berlangsung dalam suasana informal. Para peserta mendapat ruang untuk menyampaikan pandangan, masukan maupun persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Salah seorang peserta, Hamdan menilai pendekatan komunikasi yang dibangun Kajari memberikan ruang yang lebih dekat antara aparat penegak hukum dengan insan pers dan masyarakat sipil.
“Yang kami rasakan bukan sekadar kunjungan biasa, tetapi ada upaya membangun komunikasi dari hati ke hati. Kami merasa dihargai sebagai sesama manusia,” ujarnya.
Komunikasi terbuka juga dinilai penting bagi pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Akses terhadap informasi dan kesempatan memperoleh konfirmasi dari sumber yang berwenang menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pemberitaan agar tetap faktual, akurat dan berimbang.
Sementara bagi LSM dan masyarakat sipil, ruang dialog dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi, kritik maupun persoalan yang berkembang di masyarakat. Namun, penyampaian kritik dan informasi tetap perlu didasarkan pada fakta serta ditempatkan dalam koridor hukum yang berlaku.
Mahfuddin juga menegaskan pentingnya menjaga batas fungsi masing-masing. Sinergi antara Kejaksaan, pers dan LSM bukan berarti menghilangkan sikap kritis ataupun mencampuradukkan kewenangan.
Pers tetap memiliki independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik, LSM tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, sedangkan Kejaksaan melaksanakan tugas penegakan hukum sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal terbangunnya komunikasi yang berkelanjutan antara Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, insan pers dan masyarakat sipil.
Dengan komunikasi yang terbuka, saling menghormati dan tidak mengedepankan ego kelembagaan maupun kepentingan pribadi, setiap pihak diharapkan dapat menjalankan perannya secara profesional sekaligus berkontribusi dalam menjaga kepentingan masyarakat dan kemajuan Sumbawa Barat.(KT1)
Komentar