Ada yang patut dipertanyakan serius di Kecamatan Jereweh. Di tengah komitmen pemerintah, aparat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal, aktivitas alat berat justru kembali terlihat di kawasan perbukitan yang disebut sebagai lokasi aktivitas tambang.
Dokumentasi yang diterima redaksi memperlihatkan sejumlah excavator beroperasi di area yang telah mengalami pembukaan dan penggalian. Jika aktivitas tersebut benar merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin, maka kondisi ini tentu menjadi persoalan serius. Namun, status legalitas lokasi, pemilik alat berat, serta izin kegiatan tetap harus diverifikasi oleh instansi berwenang.
Yang membuat persoalan ini semakin menarik perhatian adalah adanya Berita Acara Kesepakatan tertanggal 29 Desember 2025. Dalam dokumen tersebut, sejumlah unsur di Kecamatan Jereweh menyatakan kesepakatan untuk menutup seluruh aktivitas tambang ilegal atau kegiatan perendaman di wilayah Kecamatan Jereweh secara permanen.
Kesepakatan itu bukan sekadar berisi larangan. Di dalamnya juga terdapat komitmen untuk meminta para penambang menutup dan memindahkan fasilitas pendukung, melakukan reklamasi dan rehabilitasi terhadap lokasi pengambilan material yang masuk kawasan hutan lindung, serta mengambil tindakan tegas dan proses hukum apabila aktivitas penambangan ilegal kembali ditemukan.
Namun, persoalan kembali muncul.
Pada 28 April 2026, Pemerintah Desa dan Forkopimcam Jereweh juga membuat surat pernyataan bersama yang menegaskan bahwa mereka tidak mendukung dan tidak menyetujui beroperasinya tambang ilegal di wilayah Kecamatan Jereweh, baik yang dilakukan koperasi maupun perorangan, sampai memiliki izin operasional resmi sesuai aturan yang berlaku.
Lalu, jika kedua dokumen tersebut memang benar dan masih menjadi dasar sikap bersama, mengapa aktivitas alat berat kembali terlihat di lapangan?
Inilah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka.
Masyarakat tidak membutuhkan saling tuding. Masyarakat membutuhkan kepastian. Jika kegiatan tersebut memiliki izin, maka pemerintah dan pihak yang melakukan kegiatan harus dapat menjelaskan legalitasnya secara terang. Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut tidak memiliki izin, maka masyarakat tentu berharap aparat dan instansi terkait mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.
Sebab, persoalan tambang tidak hanya berbicara tentang siapa mendapatkan keuntungan dan siapa mendapatkan pekerjaan. Ada persoalan lingkungan, kondisi hutan, sumber air, keselamatan masyarakat, tata ruang, serta masa depan wilayah yang harus diperhitungkan.
Jangan sampai kesepakatan yang sudah ditandatangani hanya menjadi dokumen yang tersimpan di dalam map. Sebuah kesepakatan publik seharusnya memiliki konsekuensi nyata di lapangan. Ketika aktivitas yang sebelumnya dinyatakan harus dihentikan kembali muncul, maka evaluasi dan pemeriksaan menjadi penting dilakukan.
Jereweh bukan wilayah tanpa aturan.
Karena itu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, instansi kehutanan dan instansi teknis pertambangan perlu duduk bersama dan memastikan apa sebenarnya yang terjadi di lapangan.
Periksa lokasinya. Periksa legalitasnya. Periksa alat beratnya. Periksa dampak lingkungannya.Jika legal, jelaskan kepada publik.Jika tidak berizin, lakukan penindakan sesuai hukum.
Yang tidak boleh terjadi adalah masyarakat melihat deru excavator setiap hari, sementara pertanyaan mengenai legalitas dan pengawasannya tidak kunjung mendapatkan jawaban.
Jereweh tidak sedang membutuhkan perang melawan siapa pun. Jereweh hanya membutuhkan kepastian bahwa hukum benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Dan pada akhirnya, pertanyaannya tetap sama:
SUDAH ADA KESEPAKATAN UNTUK MENGHENTIKAN TAMBANG ILEGAL. LALU, MENGAPA EXCAVATOR MASIH MENGGALI?
Komentar