oleh

UKW Penting, Tetapi Profesionalitas Wartawan Tak Hanya Diukur dari Sertifikat

Di tengah upaya meningkatkan profesionalitas pers di Indonesia, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun standar kompetensi profesi. Melalui UKW, wartawan diuji pengetahuan, keterampilan, serta pemahamannya terhadap prinsip-prinsip jurnalistik dan etika profesi.

Namun, ada satu pertanyaan yang menurut saya perlu dibicarakan secara terbuka:

Apakah wartawan yang belum mengikuti UKW otomatis tidak berkualitas dan tidak profesional?

Jawabannya tentu tidak sesederhana itu.

UKW merupakan instrumen pengujian kompetensi dan memiliki posisi penting dalam upaya meningkatkan standar profesi kewartawanan. Tetapi profesionalitas seorang wartawan tidak semestinya dipersempit hanya pada kepemilikan selembar sertifikat.

Ada wartawan yang telah bekerja belasan bahkan puluhan tahun. Setiap hari mereka berada di lapangan, mencari informasi, melakukan wawancara, melakukan verifikasi, menulis berita, menghadapi tekanan narasumber, menerima kritik publik, dan mempertanggungjawabkan karya jurnalistiknya.

Sebagian dari mereka mungkin belum memiliki sertifikat UKW bukan karena tidak mau meningkatkan kompetensi, melainkan karena belum memperoleh kesempatan yang memadai.

Persoalan akses, biaya, lokasi pelaksanaan, informasi, hingga kesempatan yang belum merata masih menjadi tantangan, terutama bagi wartawan yang bekerja di daerah.

Kita tentu tidak boleh meremehkan UKW.Sebaliknya, keberadaan UKW perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan.

Namun, perlu ada cara pandang yang proporsional.UKW adalah alat untuk menguji kompetensi, bukan satu-satunya ukuran untuk mendefinisikan profesionalitas seseorang.

Profesionalitas juga tercermin dari karya jurnalistik yang dihasilkan.Apakah berita disusun berdasarkan fakta?

Apakah informasi telah diverifikasi? Apakah wartawan melakukan konfirmasi kepada pihak yang diberitakan? Apakah judul sesuai dengan isi berita? Apakah wartawan menjaga independensi? Apakah Kode Etik Jurnalistik dijalankan?

Dan yang tidak kalah penting: Apakah wartawan bersedia mengoreksi kesalahan ketika pemberitaannya terbukti keliru?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian penting dalam melihat kualitas seorang wartawan.

Sebab pada akhirnya, profesionalitas tidak hanya terlihat dari apa yang tertulis di atas sertifikat, tetapi juga dari bagaimana seseorang menjalankan pekerjaan jurnalistiknya.

Standardisasi profesi merupakan hal yang baik. Tetapi standardisasi harus dijalankan dengan semangat pembinaan, bukan menciptakan sekat di antara wartawan.

Jangan sampai muncul paradigma: “Sudah UKW berarti pasti profesional.”

Sertifikat UKW tentu merupakan bukti bahwa seseorang telah mengikuti dan memenuhi standar kompetensi yang diuji. Namun sertifikat tersebut tidak otomatis menjadi jaminan bahwa setiap karya jurnalistiknya selalu benar, berkualitas, dan bebas dari persoalan etik.

Sebaliknya, juga tidak tepat jika muncul anggapan: “Belum UKW berarti tidak profesional.”

Pandangan seperti itu berpotensi mengabaikan pengalaman dan rekam jejak wartawan yang telah bertahun-tahun bekerja di lapangan tetapi belum memperoleh kesempatan mengikuti UKW.

Yang perlu dibangun adalah budaya peningkatan kompetensi, tidak hanya budaya mengejar sertifikat. Wartawan yang telah UKW harus tetap belajar.

Wartawan yang belum UKW harus diberikan kesempatan untuk mengikuti pengujian. Dan perusahaan pers harus memberikan ruang serta dukungan bagi wartawannya untuk meningkatkan kapasitas profesional.

Bagaimana dengan wartawan yang telah bekerja selama 10, 20, bahkan lebih dari 20 tahun?

Pengalaman lapangan merupakan modal yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pelatihan dalam beberapa hari.

Pengalaman mengajarkan wartawan bagaimana menggali informasi, membaca situasi, membangun jaringan narasumber, menemukan kejanggalan dalam dokumen, melakukan konfirmasi, menghadapi tekanan, hingga memahami karakter masyarakat dan lingkungan tempat ia bekerja.

Tetapi pengalaman juga bukan alasan untuk berhenti belajar.

Justru wartawan senior dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya.

Perkembangan teknologi digital, media sosial, jurnalisme data, hukum pers, etika digital, verifikasi informasi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan telah mengubah lanskap kerja jurnalistik.

Karena itu, pengalaman harus bertemu dengan standar kompetensi.

Di sinilah UKW memiliki posisi strategis.

UKW bukan musuh pengalaman. Sebaliknya, UKW seharusnya menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pengalaman dengan standar kompetensi yang terukur.

Jika kita sepakat bahwa kompetensi wartawan adalah sesuatu yang penting, maka jawabannya tidak cukup hanya dengan mengatakan:

“Wartawan harus UKW.”

Pertanyaan yang lebih penting adalah: Bagaimana memastikan seluruh wartawan memperoleh kesempatan yang adil untuk mengikuti UKW?

Pelaksanaan UKW perlu terus diperluas hingga ke daerah-daerah.

Wartawan daerah jangan hanya menjadi objek pembicaraan ketika isu profesionalitas pers dibahas. Mereka juga harus memperoleh akses nyata terhadap pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengujian kompetensi.

Dengan demikian, peningkatan kualitas pers tidak berhenti pada slogan.

Pelatihan jurnalistik, pendidikan etika, peningkatan kapasitas, penguatan literasi hukum pers, dan UKW harus berjalan secara beriringan.

Pada akhirnya, tujuan utama peningkatan kompetensi wartawan bukanlah sekadar memperbanyak jumlah sertifikat.

Yang jauh lebih penting adalah melahirkan semakin banyak wartawan yang kompeten, beretika, independen, kritis, akurat, dan bertanggung jawab.

UKW merupakan salah satu jalan menuju tujuan tersebut.Tetapi tujuan akhirnya tetap sama: Karena itu, mari kita tempatkan UKW secara proporsional.Jangan meremehkan UKW. Jangan pula mengkultuskan UKW.

Dorong wartawan yang belum UKW agar memperoleh kesempatan.Hormati wartawan yang telah memiliki pengalaman panjang.

Dan yang paling penting, terus dorong setiap wartawan untuk meningkatkan kompetensi, karya, etika, independensi, dan integritas.

Sebab pada akhirnya, publik tidak hanya membaca sertifikat wartawan. Publik membaca karya jurnalistiknya.Di sanalah kualitas pers sesungguhnya dipertaruhkan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *